PENERAPAN DASAR AKUNTANSI AKRUAL BASIS DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN PP NO. 71 TAHUN 2010 DAN PMDN NO. 64 TAHUN 2013

  • Rahmat Yuliansyah Yuliansyah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia
Abstract Views = 69 times
Untitled DOWNLOADS = 0 times

Abstract

Penerapan akuntansi berbasis akrual dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (RMI) No. 64 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintahan (GAS) akrual berdasarkan pemerintah daerah. Peraturan ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan akuntansi akrual secara penuh paling lambat tahun fiskal 2015.

            Penerapan akuntansi akrual dalam kegiatan pemerintah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 7 yang menjelaskan bahwa: (a) Pelaksanaan akrual berdasarkan GAS dapat diimplementasikan dalam tahapan pelaksanaan kas berbasis GAS menuju ke aplikasi akrual accrual- GAS berbasis, (b) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan GAS akrual berdasarkan pemerintah pusat diatur secara bertahap dengan Peraturan Menteri Keuangan, (c) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan akrual berdasarkan GAS secara bertahap kepada pemerintah daerah diatur oleh Menteri Dalam Negeri. Dasar akuntansi yang digunakan dalam pencatatan transaksi dan penyajian kegiatan pengelolaan dana akuntabilitas organisasi adalah dasar dari kas (cash basis) dan dasar akrual (accrual basis).

            Penggunaan basis akuntansi akrual dalam kegiatan pencatatan transaksi sesuai dengan Peraturan 71 tahun 2010 yang berkaitan dengan jurnal Pernyataan Operasional, yang mencatat transaksi dalam manfaat sesuai yang telah diterima atau dikeluarkan tanpa memperhitungkan uang tunai atau tidak transaksi tersebut nya. Jurnal Pernyataan operasional yang terkait dengan unit kerjanya adalah Satuan Wilayah Kerja (SKPD) dan Area Management Officer Keuangan (PPKD) yang mencatat transaksi seperti akrual federal dan: pendapatan, biaya, piutang dan utang RK-SKPD, RK-PPKD dan lain-lain. Sesuai dengan Peraturan 71 dari 2010, penggunaan basis akuntansi kas, yang mencatat transaksi sesuai dengan yang sebelumnya diterima atau yang telah dikeluarkan secara tunai. Pencatatan transaksi yang berkaitan dengan jurnal anggaran dan jurnal Anggaran Pernyataan Realisasi (LRA). Jurnal anggaran dicatat dengan menggunakan akun Estimasi Pendapatan dan Pembiayaan di sisi debit, sedangkan account Alokasi Belanja dan Pembiayaan dalam jumlah sisi kredit anggaran, dan menyumbang Perkiraan rekaman Surplus Anggaran Balance (SAL) perubahan akan menyeimbangkan debit atau sisi kredit. Jika surplus anggaran, maka Perkiraan perubahan SAL akan dicatat di sisi kredit. Namun, jika defisit anggaran, maka Perkiraan perubahan SAL akan dicatat di sisi debit.
Published
2016-05-27
How to Cite
Yuliansyah, R. Y. (2016). PENERAPAN DASAR AKUNTANSI AKRUAL BASIS DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN PP NO. 71 TAHUN 2010 DAN PMDN NO. 64 TAHUN 2013. Jurnal STEI Ekonomi, 22(02). https://doi.org/10.36406/jemi.v22i02.37